Business

Australia Ratifikasi Kesepakatan Perdagangan Bebas dengan India dan Inggris

VOA Indonesia 6 months ago 2 min read

FILE - Daging ikan dijual di pusat perbelanjaan di Sydney, Australia, 27 Juli 2022. Parlemen Australia meloloskan perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan India dan Inggris, Selasa (22/11). (Foto AP/Mark Baker, File)

Newestindonesia.com, Parlemen Australia meloloskan perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan India dan Inggris, Selasa (22/11).

Kesepakatan itu sangat penting bagi Australia untuk mendiversifikasi ekspornya dari pasar China yang bermasalah ke India dan kebutuhan Inggris untuk menjalin hubungan perdagangan bilateral baru sejak meninggalkan Uni Eropa.

RUU itu dengan mudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Senin (21/11), dan Senat menjadikannya undang-undang pada hari Selasa (22/11).

Kesepakatan tersebut perlu diratifikasi oleh masing-masing parlemen Inggris dan India sebelum diberlakukan.

Menteri Perdagangan Don Farrell mengomentari perjanjian perdagangan bebas di Senat, Selasa: “Lebih banyak perdagangan, bukan lebih sedikit, adalah bagian penting dari bagaimana kita membangun masa depan ekonomi yang kita inginkan di Australia dengan pekerjaan yang aman, bergaji tinggi, dan ekonomi kompetitif yang secara internasional terbuka dan didukung oleh energi bersih.”

Di bawah kesepakatan Australia-Inggris, lebih dari 99 persen ekspor barang Australia akan bebas bea, termasuk daging domba, daging sapi, susu, gula, dan anggur.

Pajak atas 90 persen barang Australia yang diekspor ke India termasuk daging, wol, kapas, makanan laut, kacang-kacangan, dan alpukat juga akan dihapus.

Perdana Menteri Anthony Albanese membahas kesepakatan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pekan lalu di sela-sela KTT Kelompok 20 di Indonesia.

Albanese mengatakan dia akan mengunjungi India pada bulan Maret untuk memajukan kesepakatan yang ditandatangani pada bulan April.

Kesepakatan Inggris ditandatangani pada bulan Desember oleh pemerintahan perdana menteri Boris Johnson saat itu dan telah dikritik oleh penerusnya karena tidak memberikan lebih banyak manfaat untuk Inggris.

Kesepakatan itu akan mulai berlaku 30 hari setelah negara-negara secara tertulis menyampaikan pesan bahwa undang-undang pendukung telah disahkan oleh parlemen masing-masing.

Albanese dan para menterinya pada hari Selasa menyambut Direktur Jenderal Kantor Perdagangan Dunia Nzogi Okonjo-Iweala di ibu kota negara, Canberra.

Farrell mengatakan topik diskusi dengan Okonjo-Iweala termasuk bagaimana mengimplementasikan hasil konferensi badan perdagangan dunia pada bulan Juni.

WTO mencapai serangkaian kesepakatan dan komitmen pada bulan Juni yang bertujuan melindungi stok ikan laut, memperluas produksi vaksin COVID-19 di negara-negara berkembang, meningkatkan ketahanan pangan, dan mereformasi badan perdagangan berusia 27 tahun itu. [ab/lt]