Finance

Ini yang Kami Ketahui tentang RUU untuk Sektor Keuangan yang Akan Disahkan

ABC Australia 2 months ago 3 min read

RUU PPSK rencananya akan segera disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.(Supplied: ANTARA/Aprillio Akbar/aww.)

Newestindonesia.com, Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) rencananya akan disahkan menjadi Undang-Undang, Kamis besok (15/12).

Undang-undang ini memungkinkan mantan politisi untuk memimpin Bank Indonesia (BI) yang diperluas mandatnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, langkah yang menurut para kritikus bisa melemahkan independensinya.

DPR dan Kementerian Keuangan telah menyepakati draf akhir untuk dibawa ke Rapat Paripurna.

Berikut penjelsan beberapa pasal dalam RUU tersebut.

Politisi di bank sentral

DPR mengusulkan penghapusan ketentuan yang melarang anggota Dewan Gubernur BI terlibat dalam partai politik. Tapi menurut sumber Reuters, pemerintah Indonesia menolaknya.

Sebuah kompromi dicapai agar calon pengurus BI, termasuk gubernur, “tidak boleh menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat mencalonkan.”

Artinya, seorang politisi dapat dicalonkan, tetapi harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari partai untuk bisa mencalonkan diri, kata sumber tersebut.

Beberapa ekonom percaya, dengan membiarkan mantan politisi untuk memimpin BI dapat mengancam independensinya, karena ikatan partai akan tetap kuat, selain dipertanyakan juga kompetensi dan kapasitas mereka.

Namun, anggota parlemen membela klausul tersebut dengan mengatakan setiap orang, termasuk politisi, memiliki hak untuk mencalonkan diri di posisi tersebut.

Presiden Joko Widodo sebelumnya berjanji BI akan tetap independen.

Apakah ada perubahan mandat bank sentral?

Mandat BI saat ini adalah menjaga nilai mata uang rupiah, yang menurut para pejabat berarti menjaga inflasi berada di tingkat tertentu dan nilai tukar yang stabil.

Bank sentral kini juga memiliki mandat tambahan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BI juga diperbolehkan membeli obligasi langsung dari pemerintah jika presiden menyatakan situasi krisis.

Dari tahun 2020 hingga 2022, BI mendapat izin sementara untuk melakukan operasi monetisasi utang untuk membantu mengatasi dampak pandemi.

Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan terkait risiko tekanan pemerintah pada pada bank sentral untuk memompa dukungan perekonomian, terutama mengingat sejarah inflasi yang tak terkendali di Indonesia.

RUU tersebut tidak mencantumkan rekomendasi awal, yakni salah satu peran BI adalah menambah lapangan kerja.

Tercantum juga soal rupiah digital sebagai salah satu dari tiga bentuk mata uang yang sah, selain koin dan uang kertas.

Bagaimana dengan aset kripto?

Pengaturan dan pengawasan aset kripto sekarang akan berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut RUU tersebut, bukan di bawah Badan Pengawas Perdagangan Komoditas Berjangka Kementerian Perdagangan, Bappebti.

OJK adalah badan independen dengan pertanggungjawaban ke parlemen.

OJK akan menunjuk pejabat tinggi untuk mengawasi inovasi teknologi di sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto.

Peran pengawasan OJK juga akan diperluas, antara lain ke perdagangan karbon.

Bagaimana dengan perlindungan konsumen?

RUU tersebut memperkenalkan aturan yang lebih spesifik tentang perlindungan konsumen, terutama di platform digital, sebagai upaya mengatasi perusahaan ‘fintech’ ilegal.

Ini termasuk sanksi administratif mencabut izin untuk perusahaan yang mengeluarkan iklan palsu atau gagal mengamankan data pelanggan atau melakukan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan, di antara pelanggaran lainnya.

Apa yang terjadi selanjutnya?

Pembahasan RUU tersebut menggunakan mekanisme “omnibus”, yang secara bersamaan merevisi beberapa undang-undang yang ada sekali ketok palu, seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2020 dan Undang-Undang Perpajakan 2021.

Terdiri lebih dari 500 halaman, pihak berwenang mengatakan RUU Keuangan bermaksud memperbarui peraturan untuk mengatasi tantangan di era digital, serta meningkatkan efisiensi sektor keuangan.

Sidang paripurna parlemen diharapkan untuk memutuskan RUU tersebut minggu ini, dan anggota parlemen diharapkan untuk menyetujui apa yang disetujui oleh komisi yang mengawasi RUU tersebut.

Setelah disahkan, pemerintah memiliki waktu dua tahun untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaannya.

Sumber: ABC AUSTRALIA

(Visited 11 times, 1 visits today)