International

Gedung Putih Hati-Hati Pertimbangkan Rekomendasi Komisi 6 Januari Terkait Trump

VOA Indonesia 1 month ago 2 min read

Penayangan video presentasi video saat Komisi 6 Januari DPR AS mengadakan pertemuan terakhirnya di Gedung Capitol Washington, D.C., Senin, 19 Desember 2022. (AP/Jacquelyn Martin)

Newestindonesia.com – Washington, Komisi 6 Januari DPR telah merujuk mantan Presiden Donald Trump ke Departemen Kehakiman untuk penyelidikan kriminal dan kemungkinan tuntutan karena mencoba membatalkan pemilu 2020. Sementara Jaksa Agung Merrick Garland mempertimbangkan langkah selanjutnya, Gedung Putih berusaha untuk tidak terlihat seolah-olah menarget calon lawan politik 2024.

Hampir dua minggu menjelang peringatan dua tahun serbuan 6 Januari ke Capitol oleh para pendukung Donald Trump, babak yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika, satu komisi anggota DPR yang bipartisan merekomendasikan agar Departemen Kehakiman mengadili mantan presiden atas berbagai tuduhan pidana. Semua tuduhan terkait peran Trump dalam upaya membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan Presiden Joe Biden.

“Kami akan sangat, sangat, berhati-hati untuk sama sekali tidak mempolitisasi proses ini. Pemerintahan ini dan Departemen Kehakiman melakukan investigasi kriminal secara independen, bebas dari segala jenis campur tangan politik atau campur tangan apa pun,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Sementara itu, Jaksa Agung Merrick Garland harus memutuskan apakah akan menjalankan rekomendasi komisi 6 Januari atau tidak.

Peter Loge, direktur Proyek Etika dalam Komunikasi Politik, George Washington University, melalui Skype, berpendapat, “Hal terbaik yang bisa dilakukan Presiden Biden adalah apa yang dilakukannya, yaitu mengatakan bahwa, ‘Komisi DPR membuat kasus yang sangat menarik. Menurut saya, itu sangat jelas. Saya setuju dengan kesimpulan mereka. Kita harus terus membela dan menegakkan demokrasi, dan kini terserah pada Departemen Kehakiman.’ Titik.”

Jaksa Agung ditunjuk oleh presiden dan dikukuhkan Senat. Departemen Kehakiman semakin mendapat kebebasan dengan langkah-langkah yang diberlakukan setelah skandal Watergate pada 1970-an, ketika Presiden Richard Nixon mencoba menggunakan jabatan eksekutifnya untuk mengejar agenda politik.

Ada juga Etika dalam Undang-Undang Pemerintah tahun 1978. Undang-Undang ini memungkinkan investigasi pelanggaran dilakukan secara independen, lepas dari kendali presiden.

Garland menggunakannya untuk menunjuk penasihat khusus Jack Smith untuk memimpin penyelidikan terhadap Trump. “Penunjukan seperti itu menegaskan komitmen departemen itu akan independensi dan akuntabilitas dalam hal-hal yang sangat sensitif,” jelasnya.

Trump menyebutnya mengada-ada. “Selama bertahun-tahun, saya telah memberikan berjuta-juta halaman dokumen, laporan pajak, dan lainnya, dan mereka tidak menemukan apa pun. Itu artinya saya telah terbukti sebagai salah seorang yang paling jujur dan tidak bersalah di negara kita,” komentarnya.

Tidak ada mantan presiden Amerika yang pernah dituduh melakukan tindak pidana. Banyak yang khawatir itu akan memperburuk perpecahan politik, tetapi sebagian pengamat menilai itu perlu dilakukan.

William Howell, profesor Politik Amerika di University of Chicago, melalui Skype, mengatakan, “Setidaknya ada kemungkinan independensi sejati dari Departemen Kehakiman. Tuntutan terhadap mantan presiden secara hati-hati diajukan karena dalam hal-hal penting, ia melanggar hukum. Ini akan berdampak menopang supremasi hukum dan melindungi demokrasi kita. Itulah yang dipertaruhkan Departemen Kehakiman.”

Komisi itu merekomendasikan Trump untuk dituduh membantu pemberontakan, menghalangi proses resmi, berkomplot untuk menipu Amerika Serikat, dan berkonspirasi untuk membuat pernyataan bohong. [ka/ab]

Sumber: VOA INDONESIA

(Visited 10 times, 1 visits today)