Seoul Sebut Krisis Pangan Korea Utara Semakin Memburuk

Korea Utara selama beberapa dekade terakhir mengalami kekurangan pangan yang serius, termasuk kelaparan pada 1990-an, yang seringkali disebabkan olet bencana alam seperti banjir yang merusak panen.

Negara yang menutup diri itu berada di bawah sanksi internasional terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Praktik perdagangan terbatas Korea Utara yang dilakukan di wilayah perbatasan juga hampir terhenti akibat kebijakan pemerintah untuk mengunci wilayah demi mencegah penyebaran COVID-19.

Surat kabar Korea Selatan DongA Ilbo mengutip seorang pejabat senior Korea Selatan, melaporkan pada Rabu (15/2) bahwa Korea Utara telah mengurangi jatah makanan harian tentaranya untuk pertama kalinya sejak tahun 2000.

Kantor berita nasional Korea Utara KCNA melaporkan pada 6 Februari bahwa Partai Buruh Korea akan mengadakan pertemuan Komite Pusat partai pada akhir Februari untuk menjalankan “tugas yang sangat penting dan mendesak dalam menetapkan strategi yang tepat untuk pengembangan pertanian.”

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan Korea Utara jarang menggelar pertemuan khusus semacam itu.

Bulan lalu, kelompok pemantau 38 North yang berbasis di AS mengatakan “ketersediaan pangan Korea Utara kemungkinan telah turun di bawah batas minimum kebutuhan manusia”, dengan kerawanan pangan yang paling buruk terjadi sejak kelaparan tahun 1990-an.

Menteri Unifikasi Korea Selatan Kwon Young-se mengatakan laporan media Korea Utara baru-baru ini tentang kemunculan putri pemimpin Kim Jong Un di sejumlah acara resmi kenegaraan dapat ditujukan untuk mempererat persatuan dan memperkuat kesetiaan kepada keluarga pemimpin yang berkuasa di tengah kesengsaraan kemanusiaan yang semakin mendalam.

“Situasi pangan Korea Utara tampaknya tidak terlalu baik,” kata Kwon kepada parlemen. “Kami melihat sejumlah tanda… meskipun sepertinya belum ada korban orang yang mati kelaparan.”

Kwon juga mengatakan Korea Utara telah meminta bantuan Badan Pangan PBB, Program Pangan Dunia (WFP). Namun belum ada kemajuan dalam pembicaraan tersebut karena perbedaan dalam pemantauan bantuan apa pun. (VOA INDONESIA)